PP No.33 Tahun 2012 : Denda Bila Sengaja Promosi Susu Formula

PP No.33 Tahun 2012 : Denda Bila Sengaja

Promosi Susu Formula

Pemberian ASI Ekslusif sangatlah penting bagi bayi, sehingga Pemerintah perlu membuat aturan tentang program pemberian ASI tersebut antara lain dengan  melarang kegiatan-kegiatan yang dianggap menghambat program pemberian ASI Eksklusif 6 bulan dan melarang pemberian susu formula untuk bayi di bawah 6 bulan (termasuk  melakukan kegiatan promosi).

Di dalam PP nomor 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif,  jenis kegiatan yang dikategorikan promosi susu formula antara lain:

1.     Memajang produk susu formula bayi

2.     Memberikan potongan harga

3.     Memberikan sampel Susu Formula Bayi

4.     Memberikan hadiah

5.     Memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik

6.     Memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan perawatan Bayi

7.     Membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, poster, atau yang sejenis lainnya.

Ketentuan tersebut tidak terbatas pada susu formula saja, melainkan pada produk-produk bayi lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui. Termasuk di antaranya adalah segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.

Dalam kondisi darurat atau bencana, fasilitas kesehatan juga tidak boleh sembarangan menerima bantuan susu formula bayi dan produk bayi lainnya. Bantuan semacam itu hanya boleh diterima setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan setempat.

Penyelenggara fasilitas layanan kesehatan bahkan tidak boleh sembarangan menerima bantuan dana dari produsen atau distributor susu formula bayi atau produk lainnya. Jika bantuan itu ditujukan untuk menyediakan pelayanan di bidang kesehatan, maka bantuan itu wajib ditolak.

PP nomor 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif tidak mengatur sanksi, karena akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Namun menurut Undang-undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, semua pihak yang dengan sengaja menghalangi pemberian ASI Eksklusif bisa dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.

Sumber : detikhealth 03/04/2012