KONSTITUSI INDONESIA

KONSTITUSI INDONESIA

§  Setiap Negara memiliki spesifikasi serta cirri khusus dalam pembentukan Negara.

§  Misalnya : Negara Inggris terbentuk, tumbuh dan berkembang dilator belakangi megahnya kekuasaan kerajaan Inggris. Negara Indonesia terbentuk dan tumbuh dilatarbelakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing , sehingga setiap bangsa memiliki cirri-ciri khas atau prinsip-prinsip tersendiri.

§  Prinsip-prinsip Negara Indonesia dapat dibagi dalam Pembukaan UUD 1945

Alinea 1   : Latar belakang terbentuknya Negara

Alinea II   :  Perjalanan perjuangan bangsa Indonesia

Alinea III  :  Kodrat manusia Indonesia bangsa yang religius

Alinea IV :  Terbentuknya bangsa dan Negara Indonesia

Hukum dasar Negara Indonesia ada dua :

1.     Hukum dasar tertulis yaitu UUD 1945

§  Pada jaman orde baru UUD 1945 dianggap  sacral dan tidak boleh diamandemen.

§  Pada era reformasi UUD 1945 telah diamandemen 4 kali yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002.

§  UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang memiliki sifat tertulis dan tidak mudah berubah.

§  UUD mengatur prinsip mekanisme dan dasar dari setiap system pemerintahan. Hal tersebut menyangkut perubahan kekuasaan, hubungan antara pemegang kekuasaan dalam suatu Negara.

§  UUD 1945 bersifat singkat dan simple.

Singkat :  terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 2 ayat aturan tambahan dan 4 ayat aturan peralihan.

Simpel :  dapat mengikuti perkembangan zaman ( dengan cara menjabarkan kedalam UU )

§  Secara lingkup sifat UUD 1945 sebagai berikut :

a.     Rumusannya jelas dan mengikat penyelenggara Negara dan warga Negara.

b.     Bersifat singkat dan simple

c.      Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional.

d.     Merupakan sumber tertib hukum tertulis.

2.     Hukum dasar yang tidak tertulis ( konvensi )

§  Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis meliputi aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelengggaraan Negara.

§  Sifat konvensi:

1)    Merupakan kebiasaan dalam penyelenggaraan Negara

2)    Tidak bertentangan dengan UUD 1945

3)    Diterima oleh rakyat

4)   Bersifat sebagai pelengkap

§  Contoh konvensi:

1)    Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat ( Dalam UUD 1945 pengambilan keputusan didasarkan atas suara terbanyak )

2)    Praktek penyelenggaraan Negara antara lain pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus dsb